Administrasi Jalur Independen di Pilkada Rumit, Potensi Menang Terbatas
Direktur Public Policy Network (Polinet) Rizal Pauzi menilai bahwa fenomena jalur independen ini menarik. Ia muncul di saat semangat demokrasi publik lagi tinggi-tingginya, atau semangat pemerhati demokrasi itu tinggi sehingga orang butuh ruang alternatif. Ketika partai politik (parpol) tidak dapat memberikan ruang, ada opsi independen.
”Namun, opsi itu berbeda jika kita merujuk kepada pemilu 2024 dan 2019. Kita melihat bahwa kecenderungan masyarakat terkait demokrasi mengalami penurunan. Apalagi semenjak covid, orang justru cenderung fokus pada aspek ekonomi ketimbang demokrasi,” ungkap Rizal dalam keterangannya, Senin (13/5).
Ia lalu mencontohkan riset yang dilakukannya di beberapa kabupaten, seperti Majene dan Mamuju Tengah, Sulawesi Barat serta di Bone, Sulsel. Rerata isu yang jadi perhatian pemerintah terkait sektor ekonomi, lapangan kerja, hingga kebutuhan pokok. Akibatnya, pragmatisme politik masyarakat agak tinggi karena mereka tergantung pada aspek ekonomi.
”Oleh karena itu kita melihat antusiasme publik yang menurun. Kita juga melihat pengaruh elite politik yang makin kuat, membuat jalur independen tidak lagi sesuatu yang menarik. Selain karena aspek rumitnya urusan administratif dalam pelaporan, juga karena potensi menang yang terbatas,” terang Rizal.
Tidak dipungkiri bahwa kemenangan dalam pemilu, khususnya pilkada sangat ditentukan oleh jaringan finansial serta jaringan nasional. Termasuk di dalamnya untuk mengelola sumber daya yang ada. Hal ini menjadi tantangan sekaligus alasan sehingga jalur independen kurang diminati.
”Saking rumitnya urusan administrasi untuk dukungan, harus ada KTP warga, hingga surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai. Untuk materainya saja sudah berapa. Belum lagi pragmatisme warga saat diminta identitas diri sebagai bentuk dukungan, mereka minta barternya. Kalau sukarela agak rumit. Apalagi sampai harus mengumpulkan ribuan KTP,” jelas Rizal.
Dari beberapa pengalaman yang ada sebelumnya, lanjut Rizal, calon independen yang lolos rerata menggunakan konsultan dalam proses pendaftaran. Sebab harus menggunakan aplikasi serta pengimputanannya, sehingga butuh konsultan yang profesional menangani. ”Dan itu butuh biaya besar,” tandasnya.
Kedua adalah dukungan partai. Hal ini sangat penting dalam untuk jaringan nasional. Sebab ada beberapa kasus di mana intervensi kekuasaan itu sangat tinggi dan parpol menjadi corongnya.
”Ketiga yang menjadi tantangan, kita baru saja melaksanakan pemilu dan pileg dilewati yang boleh dikata cukup barbar dan signifikan alokasi sumber daya bansos. Kecenderungannya orang ingin memilih calon yang pasti-pasti saja dan berpeluang untuk menang,” tambah Rizal.
Terakhir, dalam aspek demokrasi parpol adalah pilar demokrasi. ”Kita berharap orang-orang di parpol perlu melakukan kaderisasi dan memberikan ruang bagi calon yang kompeten. Kompetennya bakal calon kepala daerah itu bukan sekadar soal punya kapasitas, punya pengalaman, jaringan dan juga dukungan finansial. Biar serius tanpa jaringan finansial itu perlu menjadi pertimbangan. Biasanya orang yang mapan cenderung lebih serius untuk mengabdi bagi daerahnya. Berbeda dengan kandidat yang tersandera oleh kepentingan donatur,” kunci Rizal. (*/rus)
analisis ini pernah dimuat di berita kota Makassar :
Administrasi Rumit, Potensi Menang Terbatas
Tinggalkan Balasan